REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia menegaskan program penggratisan kartu uang elektronik hanya untuk biaya kartunya saja, namun saldonya tetap harus dibeli atau dibayar pengguna.

Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo Wibowo menjelaskan biaya kartu yang sebesar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu akan ditanggung oleh perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), tetapi saldo uang elektroniknya tetap dibayar pengguna saat pengguna tersebut membeli kartu uang elektronik.

"Misalnya, biaya kartunya ditanggung Rp 10 ribu oleh bank Rp 10 ribu oleh BUJT. Kartunya harganya jadi nol. Masyarakat tetap harus beli saldonya," ujar dia di Jakarta, Rabu (11/10).

Pungky juga mengklarifikasi mekanisme untuk mendapatkan kartu uang elektronik itu, yakni sama saja dengan sebelumnya. Masyarakat yang akan menggunakan jasa tol dapat membeli kartu uang elektronik tersebut dengan hanya membayar saldonya, saat hendak memasuki pintu tol.

"Mendapatkannya adalah beli isi saldonya tersebut di pintu jalan tol jika masyarakat bertransaksi di sana," ujar dia.

Dia menegaskan tidak ada pembagian kartu uang elektronik gratis secara massal. Program penggratisan biaya kartu itu merupakan keberlanjutan program diskon 50 persen biaya kartu pada 17 Agustus 2017-31 September 2017. Oleh karena antusiasme masyarakat, kata Pungky, perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperpanjang dan memperbesar program diskon tersebut.

"Kalau dulu 17-31 September 2017 diskon 50 persen. Nanti sampai 31 Oktober 2017 diskonnya 100 persen. Jadinya biaya kartunya ditanggung," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika