REPUBLIKA.CO. JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Noor Ahmad mengatakan, pihaknya belum memikirkan sama sekali terkait usulan adanya kementerian yang khusus mengurusi pesantren. Menurut dia, pihaknya hanya mengusulkan agar di Kementerian Agama membentuk Direktorat Jenderal Pesantren saja.

"Kalau Kementerian Pesantren belum kita pikirkan sama sekali," ujarnya saat ditanya Republika.co.id usai menghadiri acara peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kantor Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).

Ia menuturkan, selama ini Komisi VIII DPR sudah mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di lingkungan Kemenag dipecah menjadi tiga dirjen, yaitu menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Dirjen Pesantren, dan Dirjen Madrasah.

"Itu yang diusulkan Komisi VIII. Kalau ada Kementerian Pesantren, ya kita kaji dulu. Tapi menurut hemat kami, kalau nanti kedirjenan nanti sudah dipecah dan dispesifikasikan, itu sangat luar biasa," ucapnya.

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang membahas grand desain usulan pemecahan direktorat tang berada di bawah Pendidikan Islam tersebut.

"Kalau itu sudah lama. Itu sedang kita lakukan. Kami sejak beberapa waktu lalu sedang menyiapkan grand desain, karena memang kebutuhan di lapangan yang begitu besar," kata Lukman.

Ia mengatakan, sementara ini Dirjen Pendidikan Islam masih membawahi tiga direkrorat, yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, kedua Direktorat Madrasah, dan ketiga Direktorat Diniyah dan Pesantren.

"Ini yang kemudian tiga ini kita akan kita jadikan direktorat jenderal. Jadi yang tadinya direktorat-direktorat ini akan jadi dirjen-dirjen. Ini yang kita siapkan bagaimana grand desain dari perubahan ini," tuturnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika