REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memerintahkan personel kepolisian dan militer untuk menghentikan perang mematikan terhadap pengguna dan pengedar narkoba di negaranya. Belum jelas mengapa Duterte memerintahkan hal tersebut.

Kantor Presiden Duterte pada Rabu (11/10) mengumumkan sebuah memorandum kepada polisi, militer, dan badan-badan negara lainnya agar bergabung ke Badan Penegakan Obat Filipina (PDEA). Badan ini telah ditunjuk sebagai satu-satunya badan atau agen pelaksana semua kampanye dan operasi pemberantasan narkoba.

Alasan Duterte memerintahkan perubahan peran aparat kepolisian dalam misinya memberantas pengguna dan pengedar narkoba di negaranya masih gelap. Juru bicara kepresidenan maupun sekretaris komunikasi negara Filipina juga belum merilis keterangan lanjutan terkait hal ini.

Duterte telah cukup lama menjadi sorotan karena tindakannya yang tak pandang bulu dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Filipina. Ia juga tak sedikit menuai kecaman dan protes karena dianggap melanggar hak asasi manusia warganya sendiri.

Setidaknya 3.900 warga Filipina telah terbunuh dalam operasi pemberantasan narkoba yang diperintahkan Duterte. Menurut aparat selaku eksekutor di lapangan, masif jumlah korban tewas karena mayoritas pelaku menolak dan melawan menggunakan senjata ketika hendak ditangkap.

Namun banyak kalangan, termasuk pegiat hak asasi manusia di sana membantah klaim tersebut. Mereka menuding aparat keamanan Filipina telah melakukan eksekusi tanpa pertanggungjawaban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika