Rabu 11 Oct 2017 21:34 WIB

Pembangunan Vila Diduga Akibatkan Genangan Air di Sengigi

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Ratna Puspita
(Ilustrasi) Dua orang wisatawan asing melintas di dekat tembok mural bertemakan atraksi budaya
Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi
(Ilustrasi) Dua orang wisatawan asing melintas di dekat tembok mural bertemakan atraksi budaya "Presean Lombok" di kawasan wisata Sengigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Senin (2/10).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kapolsek Senggigi Kompol Wendy Oktariansyah mensinyalir pembangunan vila di perbukitan menjadi penyebab genangan air di objek wisata Sengigi. Sengigi tergenang air ketika hujan deras mengguyur Lombok Barat. 

"Pembangunan vila di perbukitan disinyalir menjadi penyebabnya, karena pembangunan vila-vila yang tidak terkontrol akhirnya menyebabkan banjir," ujar Wendy dalam forum diskusi yang digelar di Hotel Kila Senggigi, Lombok Barat, NTB, Rabu (11/10).

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar forum diskusi antara general manager hotel yang ada di Lombok Barat dengan sejumlah kepala SKPD Lombok Barat. Salah satu pokok pembicaraan ialah mengenai genangan air yang ada di objek wisata Senggigi saat ini.

Wendy mengatakan, tingginya curah hujan beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas pariwisata di Lombok Barat. Wendy menyampaikan, insan pariwisata mulai dari pelaku usaha dan wisatawan mengeluhkan genangan air yang ada dan membawa sampah hingga ke lingkungan hotel.

Wendy mengaku sudah mengerahkan personil melakukan pemeriksaaan. Hasilnya, sampah-sampah yang hanyut bersama genangan air bukan berasal dari area hotel, tetapi dari hilir atau tempat-tempat umum yang kurang terkontrol.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat Made Artadana menyampaikan sejumlah kendala yang menjadi pekerjaan rumah mengatasi persoalan banjir di Senggigi. Di antaranya, Senggigi yang berada dalam lintas kewenangan, seperti persoalan gorong-gorong yang kewenangannya ada di Balai Sungai.

"Sampah yang ada bukan dari situ, tapi dari atas jalan, perkampungan, dan lainnya. Ini harus kita normalisasi, termasuk saluran pinggir jalan harus ada. Itu balai jalan punya kewenangan," kata Artadana.

Hal senada juga dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat Najib. Dia juga mengeluhkan koordinasi lintas kewenangan sehingga seperti belum ada langkah kongkret terkait pembersihan gorong-gorong

"Gorong-gorong katanya masih aman. Padahal menurut kami kondisinya sudah parah," ujar Najib.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menginstruksikan Dinas PU Lombok Barat segera membuat sodetan sebagai solusi jangka pendek penanganan banjir. "Untuk jangka panjang, segera lakukan rapat kerja untuk perencanaan. Berapapun biayanya kita kerjakan. Koordinasikan dengan provinsi, termasuk balai sungai dan balai jalan untuk sama-sama saling bantu," ungkap Fauzan.

Fauzan juga akan mengecek aktivitas pembangun vila di areal perbukitan dalam waktu dekat.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement