REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan 43 persen masyarakat Indonesia merasakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat dibanding tahun lalu. Hanya 18 persen yang merasa pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga dimanapun, adalah masalah ekonomi. Pada isu-isu ini, lebih banyak masyarakat yang berpendapat negatif, meski jumlah penilaian positif meningkat dibandingkan tahun lalu
"Pemenuhan kebutuhan pokok, berobat, pendidikan, jumlah pengangguran, jumlah orang miskin, lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan secara umum masih belum positif," kata Burhanuddin di Kantor Indikator Jalan Cikini V Jakarta, Rabu (11/10).
Sebanyak 50 persen responden mengatakan, masalah pengangguran semakin banyak, dan hanya 20 persen yang mengatakan semakin berkurang. Sebanyak 42 persen responden juga mengatakan masalah kemiskinan makin banyak, sedangkan 24 persen mengatakan makin berkurang. Selain itu, 54 persen mengaku semakin sulit mencari pekerjaan, dan hanya 14 persen yang mengatakan makin mudah.
Burhan mencatat, prestasi Jokowi dianggap buruk dalam mengurangi jumlah orang miskin, menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta membuat harga kebutuhan pokok terjangkau oleh warga pada umumnya.
Kendati demikian, Burhan mengungkapkan, sejak awal 2016 banyak publik yang menilai kondisi ekonomi nasional membaik. Secara umum, hasil survei ini menunjukkan 43,3 persen responden merasa kondisi ekonomi nasional semakin membaik dibanding tahun lalu.
"Kerja pemerintah Jokowi yang dinilai paling mengalami kemajuan adalah di bidang pembangunan infrastruktur, terutama jalan umum, jalan lintas antarprovinsi di luar Jawa, sarana transportasi umum, dan pembangunan jalan tol di luar pulau Jawa," kata dia.
Dikatakan Burhan, upaya Jokowi membuat pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit lebih mudah dijangkau, juga diapresiasi. Sebanyak 41 persen merasa pemenuhan kebutuhan berobat makin ringan, begitu pula kebutuhan pendidikan dirasa makin ringan oleh 38 persen publik.
Politisi Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan, kelemahan pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi menjadi celah yang dapat digunakan Partai Gerindra untuk mengambil hati tingkat pemilih pemula di seluruh Indonesia. Ia mengatakan, masih ada waktu dua tahun bagi Partai Gerindra untuk bersiap-siap dan menaikkan elektabilitas.
"Ini masih banyak celah dan masih banyak yang belum ditunaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK, terutama tentang lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan juga tingkat kebutuhan bahan makanan pokok," kata Nizar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika