REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Paling lambat 16 Oktober 2017, partai politik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus menyerahkan salinan bukti keanggotaannya ke KPU setempat. Selain itu, KPU KBB mengimbau parpol untuk segera mengirimkan liaison officer (LO) sebagai perantara dalam mengonsultasikan persyaratan administrasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

Kepala Divisi Hukum, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU KBB Ai Wildani Sri Aidah SH MPd mengatakan, Senin 16 Oktober 2017 merupakan jadwal terakhir bagi parpol untuk mendaftarkan salinan bukti keanggotaannya ke KPU. Sebelum mendaftarkan salinan keanggotaannya, kata dia, parpol di KBB harus memastikan bahwa DPP partainya telah mendaftarkan ke KPU RI.

‘’Kami akan cocokan datanya, termasuk jumlah anggotanya. Anggota yang tertera harus dilengkapi bukti KTP elektronik,’’ ujar Ai kepada Republika di kantornya, Rabu (11/10). Khusus parpol yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, lanjut dia, tidak akan melalui proses verifikasi. Kata dia, verifikasi hanya akan diberlakukan pada parpol baru.

Selain menyodorkan salinan keanggotaan, menurut dia, parpol diminta mengirimkan LO agar mempermudah proses sosialisasi segala persyaratan yang harus dipenuhi parpol. Pihaknya siap menyediakan layanan konsultasi bagi LO yang diutus oleh parpol.

Layanan KPU KBB, ungkap dia, tersedia setiap hari. Bahkan, pada 16 Oktober 2017, pihaknya akan menyiapkan waktu 24 jam untuk parpol yang hendak mengajukan salinan bukti keanggotaannya.

Ai menegaskan, aturan main tentang pemilu 2019 harus dipahami oleh masyarakat, khususnya parpol. ‘’Jika perspektif kami dan parpol berbeda dalam menyikapi aturan pemilu berbeda, maka itu akan menjadi potensi konflik,’’ ujarnya.    

Ikuti Whatsapp Channel Republika