REPUBLIKA.CO.ID, -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi respons negatif atas tercapainya keepakatan rekonsiliasi antara dua faksi Palestina Fatah dan Hamas. Netanyahu menilai kesepakatan rekonsiliasi ini malah akan membuat kedamaian lebih sulit untuk diwujudkan.
"Rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas membuat kedamaian lebih sulit untuk dicapai," ungkap juru bicara Netanyahu untuk media Arab, Ofir Gendelmen, seperti dilansir Independent.
Melalui akun Twitter resminya, Netanyahu menyatakan bahwa Israel menentang rekonsiliasi jika senjata-senjata yang dimiliki Hamas tidak dilucuti. Netanyahu juga menentang rekonsiliasi apapun jika Hamas tak mengakhiri upaya mereka untuk menghancurkan Israel.
Netanyahu mengisyaratkan bahwa rekonsiliasi dengan organisasi yang mengusung penindasan terhadap minoritas, membunuh anak-anak hingga mendukung genosida adalah hal yang sia-sia. Netanyahu secara tegas berkata 'ya' untuk kedamaian dan berkata 'tidak' untuk 'bergandengan tangan' dengan Hamas.
"Berekonsiliasi dengan pembunuh massal adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi," ungkap Netanyahu melalui akun Twitter resminya pada Kamis (12/10).
Di sisi lain, Hamas secara perlahan telah melakukan rebranding untuk menjadi organisasi yang lebih moderat dan pragmatis agar faksi Fatah bersedia untuk duduk bersama dan bicara mengenai rekonsiliasi. Perubahan ini ternya tak cukup meyakinkan Israel bahwa sikap Hamas telah berubah.
"(Mereka hanya) berusaha untuk membodohi dunia. Mereka telah mengubah jalur terorisme mereka," kata Netanyahu.
Sebelumnya, upaya rekonsiliasi Fatah-Hamas sudah beberapa kali dilakukan. Sayangnya, upaya-upaya tersebut tak pernah berhasil mencapai titik terang.
Wilayah Palestina terbagi ke dalam dua kepemimpinan yang terpisah sejak Hamas memenangkan pemilihan umum pada 2006 lalu. Ketegangan terus berlangsung selama satu tahun sampai akhirnya pertarungan terjadi pada 2007 lalu. Pertarungan ini berujung pada keputusan Hamas untuk mengusir Fatah dari daerah kantong Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika