REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, apa yang dilakukan pendukung salah seorang calon Bupati Kabupaten Tolikara, Papua, di Kantor Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan tindakan bangsa bar-bar. Namun, ia yakin hal-hal seperti itu dapat berkurang pada Pilkada 2018 mendatang.
"Peradaban semua bangsa adalah sejauh mana menghormati putusan hukum itu sendiri. Kalau sudah tak mau menerima putusan MK, lalu ngamuk-ngamuk di Kemendagri, sudah jadi bangsa bar-bar republik ini," ujar Pangi kepada Republika.co.id, Jumat (13/10).
Ia mengatakan, putusan MK itu mengikat dan bersifat final. Jadi, jika para pendemo itu memaksakan kehendak, maka harus ada konsekuensi logis. Ia pun bingung bagaimana logika mereka karena tak terima putusan MK, lalu minta Kemendagri untuk menangguhkan pelantikan pemenang Pilkada.
"Bagaimana logika ceritanya? Harusnya terima putusan MK dan jangan main kekerasan dan memaksakan kehendak. Mereka harus terima konsekuensi logis dari sikap pendemo yang tak berpikir jernih dan rasional," jelas Pangi.
Pangi pun menyebutkan, jika dilihat polanya, tingkat kekerasan dan anarkisme dalam perhelatan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Papua memang masih tinggi. Meski begitu, ia yakin pada Pilkada 2018 mendatang, di Papua akan relatif turun tensi politik kekerasannya.
"Kalau mereka tidak menerima hasil, ujungnya anarkisme dan aksi kekerasan lainnya, termasuk pembakaran kantor-kantor. Namun, mudah-mudahan saya hakkul yakin Pilkada 2018 di Papua akan turun tensi politik kekerasannya dan bisa menahan diri untuk menolak kekerasan," terang dia.
Pangi yakin akan hal itu sebab menurutnya masyarakat saat ini semakin cerdas. Mereka pun semakit sulit untuk diprovokasi. Hanya kelompok elite tim sukses saja yang sebetulnya main kekerasan. "Masyarakat makin cerdas dan tak mudah terprovokasi. Masyarakat umum belum tentu ikut isu dan kemudian melakukan tindakan kekerasan," jelas Pangi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika