REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor tetap berharap ada upaya kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru, Anies Baswedan-Sandiaga Uno menolak keras proyek reklamasi pemerintah pusat.

Sebab menurutnya, bagaimanapun wilayah Teluk Jakarta masuk domain teritorial dan politik Jakarta. Oleh karenanya masuk akal jika persoalan reklamasi tetap adalah hak gubernur terpilih.

Sudah selayaknya pula Anies-Sandi sebagai pemimpin Jakarta, terpilih langsung dalam proses demokratis, dipersilahkan menunaikan janji-janjinya saat kampanye.  "Itu berarti penghormatan terhadap esensi demokrasi," ujar Firman, Ahad (15/10).

Menurutnya kebijakan yang menyulitkan terpenuhinya janji kampanye politik, itu sama dengan mengabaikan proses demokrasi. Dapat dikatakan tidak mengindahkan semangat mewujudkan harapan rakyat.  "Saya kira dapat saja kebijakan-kebijakan yang merugikan itu dipangkas atas nama demokrasi (kehendak orang banyak)," katanya.

Perlu diingat legitimasi pemerintahan Anies-Sandi amat kuat. Dengan perbedaan kemenangan yg demikian besar, sekitar 15 persen. Ahok-Djarot 42 persen dan Anies-Sandi 57 persen

Maka, menurut Firman, jelas sekali mandat yang diberikan rakyat Jakarta kepada Anies-Sandi sangat kuat. Terutama soal reklamasi yang jadi salah satu pesan kampanye penting Anies-Sandi untuk direalisasikan.

Baca juga,  Luhut: Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika