Senin 16 Oct 2017 14:36 WIB

500 Pengemudi Angkutan Online Bandung Barat Ikut Aksi Damai

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Israr Itah
Peserta aksi membawa berbagai poster dan spanduk pada aksi ribuan pengemudi transportasi berbasis aplikasi online di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/10).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Peserta aksi membawa berbagai poster dan spanduk pada aksi ribuan pengemudi transportasi berbasis aplikasi online di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (16/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Sebanyak 500 pengemudi angkutan berbasis aplikasi alias online baik roda dua dan empat yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat ikut serta dalam aksi damai. Aksi ini digelar pengemudi online se-Bandung Raya di Gedung Sate, Jawa Barat yang melibatkan ribuan orang, Senin (16/10).

Sebelum menuju ke Gedung Sate Kota Bandung, para pengemudi berkumpul dengan sesama rekan-rekan di Jalan Industri Cimareme Batujajar. Mereka meminta pemerintah mengakui dan mengesahkan keberadaan transportasi online serta tidak membeda-bedakan dengan angkutan konvensional.

Koordinator pengemudi transportasi online Kabupaten Bandung Barat, Indra Sunarya mengungkapkan para pengemudi online yang ikut dari Bandung Barat berasal dari Padalarang, Lembang, Batujajar, Cipatat, Cililin dan berbagai wilayah lainnya.

"Dari Padalarang kurang lebih 300 orang anggota. Dari lembang sekitar 250 orang dan sisanya dari wilayah lainnya," ujarnya, Senin (16/10). Katanya, pihaknya meminta juga tidak ada lagi intimidasi atau tindak kekerasan kepada pengemudi online maupun konvensional.

"Sesama pengemudi, kami inginkan angkutan saling menghargai, bersaing secara sehat. Kita sama-sama cari rezeki halal dan kami juga bukan maling," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini penolakan angkutan online di Bandung Barat sudah terjadi. Namun, beruntungnya belum ada gesekan dengan pengemudi transportasi konvensional. Beberapa penolakan di antaranya dalam bentuk spanduk dan zona merah untuk transportasi online seperti di daerah Haji Gofur dan Cilame.

"Kami minta spanduk-spanduk itu diturunkan karena kita sama-sama warga Indonesia, taat pajak juga," ungkapnya. Sehingga katanya apabila jawaban dari pemerintah belum memuaskan, Indra menuntut sebaiknya seluruh angkutan, baik konvensional maupun online dihentikan operasionalnya.

"Kalau kita enggak boleh jalan, semuanya enggak boleh jalan juga. Kami ingin adil," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement