REPUBLIKA.CO.ID,MADRID -- Pemerintah Spanyol mengultimatum pemimpin Katalan deklarasi kemerdekaan pascareferendum. Namun hingga tenggat waktu yang diberikan Madrid, pemimpin Katalan tak juga memberikan kepastian.
Katalunya yang kaya mengancam akan melepaskan diri dari Spanyol setelah referendum pada 1 Oktober. Namun menurut Mahkamah Konstitusi Spanyol referendum tersebut ilegal. Hal itu membuat negara ini terjerumus dalam krisis politik terburuk sejak kudeta militer pada tahun 1981.
Pemimpin Catalan Carles Puigdemont membuat deklarasi simbolis kemerdekaan Selasa pekan lalu, namun menangguhkannya beberapa detik kemudian dan meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut. Madrid telah memberi Puigdemont waktu sampai Senin pukul 10:00 (0800 GMT) untuk mengklarifikasi posisinya dalam kemerdekaan dengan jawaban ya atau tidak.
Jika ia bersikeras untuk berpisah maka Madrid akan menunda otonomi Katalunya.M enteri Kehakiman Rafael Catala mengatakan, jawaban yang diberikan Puigdemont dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy tidak sah. "Pertanyaannya jelas tapi jawabannya tidak," kata Catala, Senin, (16/10).
Sementara Pemerintah Spanyol belum mengambil keputusan dan masih menganalisis surat tersebut. Langkah-langkah akan diambil saat batas waktu Kamis habis. Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria dijadwalkan membuat sebuah pernyataan pada pukul 10.30 pagi (08.30 GMT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika