REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas dan Fatah setuju untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat mengganggu rekonsiliasi mereka. Ini termasuk langkah diplomatik Otoritas Palestina mengenai Israel, atau tindakan teror terhadap Israel oleh Hamas.
Dilansir dari Haaretz, Ahad (15/10), Hamas telah sepakat untuk tidak melakukan serangan terhadap Israel sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi Palestina. Kesepakatan tersebut mengharuskan Hamas untuk menghindari tindakan apapun, baik dari Gaza atau Tepi Barat, yang dapat memicu konfrontasi dengan Israel.
Menurut sumber Palestina yang dikutip Haaretz, Fatah dan Hamas bertindak sangat hati-hati dalam usaha untuk tidak merusak rekonsiliasi. Hamas berusaha untuk beroperasi di Tepi Barat pada tingkat politik tanpa gangguan dari pasukan keamanan PA.
Perjanjian tersebut menjamin kebebasan berekspresi politik dan kebebasan berekspresi baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza dengan tujuan mengakhiri penangkapan politik yang dilakukan oleh Hamas dan PA.
Sesuai kesepakatan, Hamas akan mengalihkan kewenangannya atas Gaza ke pemerintah Palestina. PA akan mengambil alih penyeberangan Gaza-Israel mulai tanggal 1 November, dan penjaga kepresidenan Palestina akan mengendalikan penyeberangan Rafah ke Mesir. Selain itu, pejabat yang ditunjuk oleh Hamas akan didirikan di Otorita Palestina, dan sebuah komite gabungan akan mereformasi aparatur polisi dan intelijen.
Perundingan Kairo pekan lalu terfokus pada masalah sipil dan administratif, sementara isu strategis seperti konflik dengan Israel dan pembentukan pemerintah persatuan hanya akan diangkat dalam perundingan yang dimulai pada 21 November di Kairo dengan partisipasi semua faksi Palestina