REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mempersoalkan pidato pertama Anies Baswedan usai resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal ini karena dalam pidatonya tersebut Anies menyebut kata pribumi.
Namun Wakil Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid justru menilai, pihak-pihak yang mempersoalkan pidato Anies yang menyebut kata pribumi terlalu berlebihan. Sebab kata Hidayat, tak hanya Anies yang menggunakan istilah pribumi dalam pernyataannya.
"Bukan beliau yang satu satunya bicara. Pak Jokowi juga bicara pribumi, Bu Mega juga pidato tentang pribumi dalam konten yang positif. Jadi mestinya permasalahan seperti ini didudukan dan diproporsionalkan," ungkap Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/10).
Hidayat membandingkan saat Presiden Joko Widodo maupun Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri yang menurutnya juga mengingatkan kata pribumi dalam beberapa kali pernyataannya. Namun justru tidak dipersoalkan.
"Beliau berdua menyatakan pribumi dan tidak ada yang mempermasalahkan kenapa kalau Pak Anies yang mengatakan menjadi permasalahan," katanya.
Hidayat melanjutkan, ketimbang mempersoalkan kata pribumi, ia justru menilai semangat yang dibangun dalam keseluruhan pidato tersebut. Anies menurut Hidayat, memiliki semangat besar untuk menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Jakarta.
"Tentu bukan semangat untuk melakukan dikotomi antara yang disebut pribumi maupun yang bukan pribumi, beliau ingin menghadirkan rekonsiliasi tentu karenanya pernyataan itu tidak dalam konteks memecah belah ya," ujar Wakil Ketua MPR tersebut.
Namun untuk lebih bijak, jika memang hendak mengkonfirmasi maksud pernyataan pribumi dalam pidato tersebut, hendaknya ditanyakan langsung kepada Anies.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato politiknya di hadapan warga DKI yang hadir di Balai Kota, Senin (16/10). Dalam penyampaiannya Anies menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya terkait keadilan sosial.
Menurutnya, Republik Indonesia didirikan dengan visi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial itu harus hadir di Ibu Kota. Tapi, itu tak bisa terwujud jika penjajahan, dalam bentuk apapun, masih membelenggu bangsa ini.
"Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Di tempat lain penjajahan terasa jauh, tapi di Jakarta dirasakan sehari-hari," kata dia.
Anies mengatakan, kemerdekaan harus diwujudkan seutuhnya. Di Ibu Kota, kata dia, kesehjahteraan harus hadir. Republik ini juga menjanjikan dan menjamin kecerdasan bangsa. Semua janji-janji kemerdekaan harus terlunaskan.
Kemerdekaan, dia melanjutkan, direbut dengan susah payah oleh seluruh elemen bangsa. Jangan sampai hasilnya dinikmati orang lain. "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika