REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, bahwa survei yang dilakukan terkait kinerjanya dapat menjadi koreksi bagi pemerintah, dan bukan mengukur elektabilitas. "Kalau ada survei ya menjadi koreksi, mana yang perlu kita benahi dan perbaiki, itu yang harus kita kerjakan. Semuanya ada kekurangannya di ekonomi kurang apa, di bidang hukum kurang apa, di bidang sosial budaya kurang apanya ya diperbaiki," kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara khusus dengan LKBN Antara menyambut tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10).
Ia pun mengaku belum memikirkan soal elektabilitas yang disuguhkan dari hasil survei tersebut. "Survei itu untuk koreksi saya, jangan dilihat hanya elektabilitas saja. Kita ini bekerja kok mengurusi elektabilitas?" tambah Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ini hanya fokus bekerja berkeliling kabupaten dan provinsi untuk memastikan agar program-program pemerintah benar-benar dikerjakan. "Wong pekerjaan kita setiap hari (bepergian) berganti kabupaten, berganti provinsi, pontang-panting masih mengurus untuk menyelesaikan hal yang memang harus kita selesaikan, harus kita kontrol, harus kita awasi, harus kita selesaikan," ungkap Presiden.
Sehingga, ia tidak ingin memecah konsentrasi pekerjaan dengan mencari dukungan untuk masa pemerintahan selanjutnya. "Kalau kita pecah konsentrasi kan juga tidak benar. Saya kira urusan survei itu urusan lembaga survei, urusan penilaian masyarakat terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apakah dinilai tidak baik atau dinilai cukup baik atau dinilai baik ya dipersilakan. Tugas saya masih banyak," kata Presiden.
Pada 5 Oktober 2017 lalu, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mengumumkan hasil survei yang dilakukan SMRC periode 3-10 September 2017 terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen. Angka itu cenderung menguat dan stabil.
Kinerja Jokowi dinilai positif untuk sejumlah hal seperti kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah misalnya kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban. Namun hal yang masih kurang adalah mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan harga kebutuhan pokok. Namun situasi inflasi yang cenderung stabil memberikan dukungan terhadap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika