REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.
"Dalam kurun waktu perjalanannya yang terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 trayek, dengan tujuh trayek dilaksanakan oleh PT Pelni melalui penugasan, dan enam trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta," kata Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo kepada pers di Jakarta, Selasa (17/10).
Hal tersebut disampaikan usai dirinya membuka Rakornas Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2017.
Ia mengatakan tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur.
Secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya. "Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya," katanya.
Meskipun demikian, katanya, pelaksanaan program tol laut masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya masih belum optimalnya muatan kapal khususnya muatan balik dari Indonesia timur ke Indonesia barat.
"Untuk itu, ke depan Pemerintah terus mendorong optimalisasi muatan balik dari daerah. Antara lain melalui sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut serta meningkatkan perekonomian daerah setempat," katanya.
Dikatakan, dengan adanya sinergi maka penyelenggaraan program tol laut mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M Hasani mengatakan bahwa dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan Program Tol Laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran tiga trayek perdana.
Dikatakan, keberhasilan penyelenggaraan tol laut harus didukung pula dengan adanya sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan pemerintah daerah salah satunya melalui program Rumah Kita.
"Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda-beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut," kata Bay.
PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan PT Pelindo II di Natuna dan Tahuna. PT Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. PT Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan.
Sementara PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika