REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bila program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru menyasar kelompok bawah, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa dimanfaatkan dan dikombinasikan dengan program lain. Instrumen keuangan sosial Islam ini sangkil mangkus memberdayakan warga miskin.
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB Irfan Syauqi Beik menjelaskan, bila program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 memang fokus menyasar kelompok bawah ada instrumen ziswaf yang bisa diberdayakan dan dikombinasikan dengan program lain dalam pengentasan kemiskinan.
Keberadaan Bazis DKI sudah jadi modal besar untuk mendayagunakan sumber keuangan sosial Islam. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa dioptimalisasi dengan menyentuh segmen yang belum tersentuh.
Pada sisi pedayagunaan, ZIS bisa untuk Program Oke Oce untuk pengusaha yang memang dhuafa. ''Sehingga tidak semua program menunggu alokasi APBD,'' kata Irfan kepada Republika.co.id, Selasa (16/10).
Kalau bicara kecepatan program yang menyasar dhuafa atau kelompok tidak mampu, ini bisa dibantu via program ekonomi produktif yang dikembangkan lembaga amil zakat. Pemberdayaan menggunakan zakat bisa berjalan secara bertahap sambil memperkuat pilar lain ekonomi daerah.
Irfan menilai, penyaluran ZIS oleh Bazis DKI sudah bagus dan banyak ke pendidikan. Tinggal porsi program pemberdayaan ekonomi umat ditingkatkan.
Pemprov Jakarta, lanjut Irfan, harus bisa melakukan langkah taktis untuk mengentaskan kemisikinan. Ada setengah juta warga Jakarta yang miskin berdasarkan standar BPS per Maret 2017.
Pengembangan wakaf juga bisa dioptimalkan berbasis masjid. Jual beli di masjid memang tidak boleh, tapi di lingkungan luar area shalat dibolehkan. Wakaf yang relatif mudah adalah wakaf uang, tidak harus tanah, dan ini sangat mungkin.
Selama ini pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati kelompok menengah atas. Butuh pemeraataan agar pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kelompok bawah. ''Dengan pemimpin baru, kita harap ekonomi syariah di Jakarta jangan ditinggalkan,'' ungkap Irfan.
Jargon Maju Kotanya Bahagia Warganya yang diusung Anies-Sandi bisa direalisasikan melalui ekonomi syariah. Sebab ekonomi syariah tidak hanya memerhatikan aspek material, tapi juga spiritual.
Dari data Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA), penghimpunan zakat BAZIS Provinsi DKI Jakarta pada 2015 sebesar Rp 192,06 miliar dan penyaluran pada 2015 sebesar Rp 12,79 miliar. Jumlah muzakki terdata pada 2015 sebanyak 13.531 orang mustahik terdata sebanyak 1.611 orang.
Berdasarksn data BPS pada Maret 2017, Rasio Gini (rasio ketimpangan sosial) di DKI sebesar 0,41 persen. Jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 389,69 ribu orang atau sebesar 3,77 persen dari seluruh total penduduk DKI Jakarta.
Jumlah penduduk itu meningkat sebesar 3,85 ribu atau meningkat 0,02 poin dibandingkan enam bulan sebelumnya. Pada September 2016, masyarakat miskin Jakarta mencapai 385,84 ribu orang atau 3,75 persen dari total penduduk DKI Jakarta.