REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pesantren, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, informasi yang beredar saat ini sangat beragam, positif dan negatif.
Ajakan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pondok Pesantren Muhammadiyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Presiden mengingatkan, agar pondok pesantren ikut serta bersama pemerintah memberikan pendidikan dan pemahaman dalam berperilaku positif di media sosial. “Mestinya pondok pesantren memberikan pemahaman yang benar kepada anak didik, santri,” kata Presiden di Garut sebagaimana dikutip dari rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Selasa (17/10).
“Ini yang harus kita waspadai. Media sosial kalau tidak bisa kita screening akan mempengaruhi anak-anak kita,” sambungnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurut Presiden adalah dengan membangun karakter dan menanamkan nilai agama sejak dini pada anak-anak. Meski sulit, Presiden yakin cara tersebut akan mempengaruhi perilaku, budaya, dan budi pekerti generasi penerus Indonesia di masa mendatang. “Ini bukan sesuatu yang gampang untuk diselesaikan,” ungkap Kepala Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden menceritakan, bahwa penyebaran kabar bohong dan fitnah di media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, seorang kepala negara pun menyebutkan bahwa di negaranya media mainstream dapat dikuasai, namun media sosial tidak dapat dikendalikan. “Televisi dan koran bisa kita kuasai, tapi media sosial tidak bisa,” ujar Presiden.
Kepala negara tersebut pun bertanya kepada Presiden Jokowi tentang aktivitas media sosial di Indonesia. “Bertanya kepada saya, bagaimana di Indonesia? Kalau di Indonesia media sosial kejam banget,” kata Presiden.
Presiden memberi contoh, foto hasil rekayasa yang beredar di media sosial. Dalam foto itu, terpampang foto D.N. Aidit dan dirinya pada tahun 1955. “Saya tahun 1955 belum lahir. Kalau orang tidak bisa menyaring kan bisa percaya. Ini maunya apa? Maunya membangun informasi yang dikelirukan,” ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika