REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Presiden Irak Fuad Maasum mendesak pemerintah Baghdad dan pemimpin Kurdi untuk segera melakukan dialog. Dalam sebuah pidato yang disiarkan di Sky News Saudi TV, Selasa malam (17/10), Maasum mengatakan dialog sangat perlu dilakukan untuk mengatasi krisis.
"Saya meminta semua pihak segera memulai dialog berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Eskalasi krisis mungkin akan memberikan konsekuensi yang dapat menghancurkan. Saya meminta rakyat Kurdi Irak menghormati kekuatan hukum," kata Maasum.
Sebelumnya, otoritas pusat Irak, khususnya Perdana Menteri Haider al-Abadi, menegaskan tidak akan ada negoisasi sampai referendum kemerdekaan Kurdi dicabut. Banyak negara lain, termasuk negara tetangga Irak, seperti Iran dan Turki, juga mengecam referendum itu.
Para pemimpin Kurdi Irak mengatakan mereka siap melakukan negoisasi dengan pemerintah federal di Baghdad tanpa syarat awal.
Wilayah Kurdi Irak adalah wilayah otonom yang berada di utara Irak, yang status hukumnya ditetapkan dalam konstitusi Irak pada 2005. Referendum kemerdekaan untuk wilayah Kurdi ini telah diadakan pada 25 September lalu dan lebih dari 90 persen pemilih mendukung gagasan kemerdekaan.