REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah berhasil membina sebanyak 999 mantan teroris pada periode tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Berdasar data BNPT, sebanyak 999 mantan teroris itu terdiri dari 266 orang di dalam

lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan 733 orang di luar Lapas.

"Kami menggunakan soft approach dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dengan cara-cara cerdas, yakni mereka (mantan teroris) dididik kembali dan dibina kembali, pada akhirnya dimasyarakatkan kembali," kata Menko Polhukam Wiranto di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Menurutnya terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang menggunakan pendekatan hard approach dalam menanggulangi terorisme, Indonesia efektif dengan sebuah pendekatan lain, yakni pendekatan soft approach berupa deradikalisasi.

Wiranto mengatakan pendekatan halus ini juga banyak diapresiasi dan hendak dicontoh negara lain. Indonesia memiliki lima program terkait deradikalisasi. Kelima program itu antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan life skill, pengawasan dan pendampingan mantan teroris dan pembinaan kewirausahaan.

Salah satu kelebihan dari program Deradikalisasi ini menurut dia, pemerintah tidak hanya membina mantan teroris, tetapi juga merangkul mereka untuk ikut terlibat sebagai Pembina program Deradikalisasi dan proaktif melawan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat. Terdapat partisipasi aktif 50 mantan teroris dalam program pencegahan dan Deradikalisme ini.

"Mereka menjadi pembina sesama mantan teroris dan pelaku aktif melawan terorisme," ujar Wiranto