REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak mau sembarangan menentukan nasib nelayan yang menggantungkan hidup di sekitar proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ia menegaskan, pemerintah perlu mengajak bicara para nelayan secara langsung sebelum mengambil kebijakan untuk mereka.

"Nelayannya kan kita mesti tanya seperti apa, mau tidak? Tidak bisa kita bicara, 'oh oke selesai, cabut. Oh ini (proyek reklamasi) jalan, terus nelayan nanti dapat'," ujar Susi, di rumah dinasnya, Jumat (20/10).

Ia sendiri mengaku belum tahu fasilitas apa yang tengah disiapkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk nelayan. Kendati begitu, Susi menegaskan, apa pun kebijakannya, semua harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Pandjaitan mengaku tengah mempertimbangkan untuk membangun kampung nelayan di Pulau A. Pulau yang lokasinya paling terluar tersebut dipilih karena dianggap memiliki akses yang bagus untuk nelayan.

Luhut, yang mencabut moratorium izin reklamasi, juga menjamin keberlangsungan hidup nelayan sekalipun proyek reklamasi dilanjutkan. "Kita hitung dengan baik kalau masalah nelayan. Jangan sampai nelayan dirugikan," ucap Susi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika