REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan rakyat Indonesia menginginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan sukses sehingga rakyat dapat hidup aman dan damai. "Harapan masyarakat adalah Pemerintah dapat memperbaiki kehidupan rakyat menjadi lebih layak dan sejahtera," kata Syarif Hasan pada diskusi "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (20/10).

Pada kesempatan tersebut, Syarif Hasan mengutip salah satu butir dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Yakni, "Pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya".

Namun, realitasnya presiden dan wakil presiden sering tidak hadir dalam setiap persoalan yang muncul. "Saat ini sedang muncul wacana soal pembentukan Densus Tipikor tapi presiden tidak hadir. Sebelumnya, pada wacana pelemahan KPK, presiden juga tidak hadir," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pembangunan infrastruktur yang dicapai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini merupakan kelanjutan dari pembangunan pada pemerintahan sebelumnya. "Pemerintahan di Indonesia tidak pernah berdiri sendiri tapi merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya," kata Syarif.

Syarif melihat, pada pemeritahan Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol, yang dapat menjadi modal kuat untuk percepatan pembangunan Indonesia ke depan.

Namun Syarif mengingatkan, pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini merupakan kelanjutan dari program pembangunan pemerintahan sebelumnya.

Menteri Koperasi dan UKM pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menjelaskan, pada tiga tahun terakhir pemerintahan Pemerintahan SBY telah membuat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (M3PEI). "Program MP3EI tersebut baru mulai dilaksanakan ketika pemerintahan SBY berakhir, sehingga programnya dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada pembangunan yang berdiri sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika