REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengkajian MPR RI mengkaji rendahnya persoalan pendidikan di Indonesia yang jauh tertinggal dengan beberapa negara lain di ASEAN. Ini dibahas dalam Round Table discussion bertema "Mencerdaskan kehidupan bangsa: Pendidikan nasional menurut UUD NRI Tahun 1945", Jumat (21/10).

Ketua Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI, Rully Chairul Azwar mengatakan, kondisi pendidikan nasional saat ini belum sebaik yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang mengiringi pelaksanaan pendidikan nasional, meskipun anggaran pendidikan sudah ditingkatkan (mencapai Rp 416,1 triliun, untuk 2017).

Tapi faktanya daya saing pendidikan di Indonesia jauh di bawah dibandingkan tiga negara ASEAN lain. "Pada 2015-2016 posisi Indonesia berada pada peringkat ke-37 dari 138 negara. Namun pada periode 2016-2017 posisi Indonesia turun ke urutan 41, di bawah Malaysia (18), Singapura (2) dan Thailand (32)," papar Rully.

Persoalan lain yang menjadi bukti adanya masalah pada sistem pendidikan nasional adalah data yang disampaikan Unicef pada 2016. Dalam data itu disebutkan, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak menikmati pendidikan lanjutan dengan alasan faktor ekonomi dan budaya.

"Ini adalah bukti yang nyata bahwa sistem pendidikan kita masih diliputi berbagai persoalan. Karena itu kita ingin mencarikan solusi, agar ke depan cita-cita mencerdaskan bangsa bisa segera tercapai", kata Rully menambahkan.

Hadir dalam acara Round Table discussion tersebut para pimpinan Lembaga Pengkajiam MPR, yaitu Ahmad Farhan Hamid, Djafar Hafsah, I Wayan Sudirta, Andi Matalatta dan Syamsul Bahri. Lemkaji direncanakan kembali menggelar Round Table Discussion pada 24 Oktober mendatang di Nusantara IV komples parlemen. Sebanyak 25 pakar pendidikan akan dihadirkan pada acara tersebut. Di antaranya Arief Rachman, Satrio Brodjonegoro, Din Syamsudin, dan Anwar Arifin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika