REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum secara tegas akan menolak pencabutan penghentian sementara (moratorium) reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang ditandatangani Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Jika memilih langkah sejalan, maka program-progam lain maka akan layu," kata Koordinator Kemitraan Kota Hijau Nirwono Joga, Jumat (20/10).
Saat masa kampanye, Anies menjadikan isu menolak reklamasi menjadi modal serangan yang cukup kuat. Hanya saja, hingga saat ini, baik dari Anies atau pun wakilnya Sandiaga Uno belum ada keputusan nyata atas janji kampanye yang telah digaungkan.
Ia menyatakan, jika masyarakat saat ini tengah tegang menunggu ketegasan pemerintah provinsi untuk memperpanjang moratorium. Keputusan yang nantinya diambil akan menjadi penentu langkah pembangunan Jakarta untuk masa lima tahun mendatang.
"Secara moral, gubernur akan mendapatkan dukungan dari masyarakat Jakarta," jelasnya.
Tapi, jika Anies justru patuh dengan keputusan pemerintah pusat untuk melanjutkan proses reklamasi, maka saat itu juga kepercayaan masyarakat akan mulai turun. Kondisi tersebut akan berimbas pada program-program unggulan lain, seperti KJP Plus, OKOC, dan rumah nol rupiah yang bisa jadi akan layu sebelum sempat berkembang.
