REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan menambah cakupan penerimanya di tahun 2018. Penerima KJP Plus akan diberikan bagi warga yang berusia lima hingga 21 tahun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ingin penerima KJP Plus ditambah cakupannya. Hal ini dilakukan agar warga usia sekolah bisa sedini mungkin mendapat bantuan pendidikan.
"Kemarin KJP hanya untuk usia SD hingga SMA/SMK. Saat ini mereka minta usia TK hingga usia 21 tahun. TK itu kisaran usia 5 tahun," ucap Sekda Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/10).
Program tambahan lainnya yang ditawarkan oleh KJP Plus yaitu adanya pendanaan gratis bagi siswa-siswi yang berada di tingkat tiga SMA/SMK. Mereka akan digratiskan biaya persiapan seleksi Perguruan Tinggi (PT) selama tiga bulan.
"Plusnya lagi, bagi yang sudah duduk di kelas 3 SMA/SMK atau Madrasah Aliyah itu diminta untuk dilakukan bridging persiapan ikut seleksi PT selama tiga bulan secara gratis. Itu juga program baru KJP Plus," ucap Saefullah.
Sementara untuk penerima KJP yang tidak tepat sasaran akan dilakukan pengecekan ulang. Dilakukan cross-check dan penindak lanjutan. Ditanya mengenai anggaran dana dari APBD untuk biaya pendidikan, Saefullah, menyatakan 26 persen dana APBD 2018 dialokasikan untuk pendidikan. Hal ini sudah melebihi dari batas 20 persen Undang-Undang.
Menurut Sekda untuk penambahan cakupan umur penerima KJP Plus akan ada penambahan dana juga di APBD DKI Jakarta. Kisaran penambahan APBD tersebut sejumlah Rp 450 miliar. "Tambahan anggaran Rp 450 miliar untuk tambahan perluasan cakupan usia. Belum untuk program KJP Plus yang lain. Itu pasti bertambah dananya," ujar Saefullah.
Saefullah lebih lanjut juga menyatakan untuk dana pendidikan nantinya akan bertambah mengingat untuk program bridging siswa kelas 3 SMA tersebut belum dihitung biayanya. Kepastian total anggaran baru bisa keluar tanggal 3 November. "Tambahannya berapa kita tunggu sampai tanggal 3 November," ujar Saefullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika