REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengelar 'Rembuk Nasional 2017' di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Ahad (22/10), sebagai wujud  partisipasi masyarakat dan kalangan intelektual untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Ketua Umum Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali mengatakan tidak berlebihan jika dikatakan, untuk pertama kalinya ada pemerintahan yang berkuasa membuka diri dan meminta untuk dikritisi kinerjanya. Tujuannya agar dapat memastikan rencana dan program kerja yang disiapkan mampu semaksimal mungkin mencapai target yang direncanakan. 

Menurut Firdaus, kesempatan yang terbuka tersebut disambut baik berbagai kalangan yang ingin memberikan masukan untuk pemerintah. “Ini juga wujud kesadaran pemerintah Jokowi-JK , bahwa dinamika pembangunan yang menderu saat ini tetap membutuhkan pandangan-pandangan segar yang korektif, agar guliran pembangunan tetap berada pada rel yang sudah kita sepakati dan rencanakan bersama,” ujar Firdaus di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (22/10).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, semua dinamika pembangunan harus secara berkelanjutan, diberi suplemen kritik membangun, atau bahkan dikoreksi agar pembangunan yang dilaksanakan bersama mencapai hasil maksimal.

Menurut Sidarto, pemerintahan Jokowi-JK sudah sejak awal menyadari sekaligus membuka diri atas adanya kontrol bersama atas pembangunan ini.  "Karena itu sejak tahun pertama, sudah membuka forum yang dinamakan rembuk nasional, sebagai wahana untuk memperoleh masukan, saran, kritik, kontrol dan menjaring gagasan baru atas pembangunan yang dilakukan," ujarnya.

Rembuk Nasional 2017 yang mengangkat tema 'Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat' adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan. Satu hal yang berbeda dari Rembuk Nasional 2017 dari dua rembuk sebelumnya, adalah kali kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan  di 16 Perguruan Tinggi  terpilih di 14 provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura  sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh, dan masing-masing mengambil pilihan topik yang bebeda.

Hasil Rembuk Nasional yang berupa kumpulan rekomendasi, saran dan kritik terhadap hasil kerja tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, rencananya akan diserahkan secara langsung pada Presiden Joko Widodo pada Senin (23/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika