REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Generasi Muda Partai Golkar, Almanzo Bonara menilai hasil survei yang dirilis oleh salah satu media nasional pada Jumat 20 Oktober 2019 lalu, memunculkan beragam pandangan baik di internal partai maupun eksternal partai. Penurunan elektabilitas partai Golkar begitu signifikan, berada pada urutan ke tiga setelah Partai Gerindra.
Almanzo mengatakan, bagi GMPG penurunan elektabilitas partai bukanlah sesuatu hal yang aneh bila dikaitkan dengan kondisi partai Golkar saat ini. Sejak awal ia meyakini bahwa elektabiltas partai Golkar akan mengalami kemerosotan dan mungkin bisa mencapai titik yang sangat krusial.
"Jika partai Golkar masih tetap dinahkodai oleh Setia Novanto sebagai Ketua Umum. Hal ini tidak terlepas dari keterkaitan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik, yang sangat merugikan keuangan negara," ujarnya, Senin (23/10).
Menurutnya, masyarakat kini sudah semakin cerdas dan dapat menilai moralitas pimpinan partai yang tersandung skandal dugaan korupsi KTP elektronik. "Inilah yang membetuk persepsi negatif publik serta gelombang anti-pati terhadap partai Golkar, sanggat wajar bila terjadi penurunan elektabilitas," katanya.
Dari hasil survey, Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, mengalami penurunan 7.8 persen, sedangkan PDIP mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 30.3 persen. Disisi lain Partai Gerindra sebagai partai oposisi pemerintah mengalami kenaikan 10.8 persen diatas Partai Golkar.
"Ini pertanda bahwa kinerja partai, maupun menjadi bagian koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan efek yang signifikan terhadap elektabilitas partai," ujarnya.
Almanzo yakin penurunan elektabilitas partai Golkar murni disebabkan karena faktor korupsi KTP-el yang melibatkan Setya Novanto. Faktor korupsi KTP-el lah yang sangat membebani dan merugikan partai Golkar dalam melakukan kerja-kerja politik.
"Oleh karena itu kami berpandangan bahwa untuk mengembalikan elektabilitas serta citra partai Golkar hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian hukum korupsi KTP-el oleh KPK," katanya.
Kesempatan untuk partai Golkar melakukan pembenahan, menurutnya, adalah pergantian Ketua Umum Partai. Namun jika hal ini tetap di biarkan maka partai Golkar akan menjadi korban dan terus menerus tersandera dengan stigma negatif korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika