REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria melihat banyak pejabat di Indonesia yang "safety player" yakni mencari aman untuk mengamankan jabatannya. Ia mengimbau agar para pejabat berani jujur dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Bicara etika dan korupsi, banyak pejabat yang memilih bersikap 'safety'," kata Ahmad Riza Patria pada diskusi "Etika Pejabat Publik" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Riza Patria, bicara etika adalah bicara perilaku yang etis dan sportif, termasuk kejujuran, keterbukaan, dan bertanggungjawab. Bicara kejujuran dan keterbukaan, kata dia, di Indonesia ada lembaga KPK tapi masih banyak praktik korupsi.

"Banyak pejabat yang mengetahui adanya keburukan, termasuk praktik korupsi, tapi hanya diam saja, pura-pura tidak tahu," katanya.

Menurut dia, pejabat memilih bersikap "safety player" karena ingin agar jabatannya aman sampai akhir periode. Politisi Partai Gerindra ini mengimbau, agar para pejabat berani jujur dan terbuka, berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara.

"Para pejabat jangan hanya bicara manis, tapi perilakunya masih mendekati korupsi," katanya.

Sementara itu, Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk mengatakan, masih banyaknya praktik korupsi karena sistem dan penegakan hukumnya masih lemah.

Menurut diam kalau sistemnya kuat, banyak pejabat tidak berani melakukan korupsi. Pada kesempatan tersebut, Hamdi juga mengkritik sistem rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah, agar benar-benar menseleksi kemampuan intelektual dan integritasnya.

"Partai politik sebaiknya melilih figur yang negarawan seperti malaikat, yakni orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," katanya.

Hamdi melihat, banyak figur yang menjadi caleg maupun calon kepala daerah, adalah orang-orang yang menjadi kerja, bukan orang yang ingin mengabdi untuk negara.