REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada tren perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Kesejahteraan meningkat, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, karena naiknya daya beli. Isu daya beli rendah menjadi tidak relevan di sini.
Menteri Puan menegaskan peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah. Untuk Program beras rakyat sejahtera (Rastra), kata dia, dengan didukung program Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mampu menjangkau lebih dari 15,5 juta keluarga penerima manfaat.
Untuk pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, jelas Puan, ditopang oleh program akses perumahan di antaranya fasilitas peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Ini mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108 ribu unit rumah (2017).
"Selama tiga tahun perjalanan pemerintahan, kita mampu menekan angka kemiskinan turun dari sekitar 11,25 persen di awal Pemerintahan menjadi 10,64 persen pada 2017," kata Puan di Jakarta, Senin (23/10).
Dalam hal persentase, penduduk miskin menurut wilayah mulai mengecil. Keberhasilan ini dicapai dengan meningkatkan cakupan program-program bansos, perbaikan ketepatan sasaran program melalui pemanfaatan data PBDT yang lebih baik.
Untuk masalah pembangunan desa, Menko PMK memaparkan, sebanyak 32.711 unit air bersih, 21.357 pendidikan anak usia dini (PAUD), 13.937 unit pos pelayanan terpadu, dan 6.041 pondok bersalin desa telah dibangun. Sebelumnya,
kesejahteraan rakyat Indonesia kini diklaim meningkat dan ini bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat dari 68,9 pada 2014 menjadi 69,5 pada 2015, 70,19 pada 2016, dan 70,79 pada 2017.
Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen di mana angka tersebut lebih tinggi atas rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. "Atas capaian tersebut, pada 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori high human development," kata Puan.
Sementara itu, kata dia, indeks Gini mengalami penurunan dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,402 pada 2015, 0,394 pada 2016, dan 0,393 pada 2017. Penurunan indeks ini tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada 2016 menjadi 17,12 pada 2017. Puan menambahkan, naiknya nilai IPM dan turunnya indeks Gini tersebut berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika