REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Keluarga alumni Universitas Sebelas Maret (UNS) menuntut Polda Metro Jaya segera membebaskan Presiden BEM UNS, Wildan Wahyu Nugroho dan sejumlah mahasiswa lainnya yang ditangkap dalam unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (20/0) hingga Sabtu (21/10) dinihari.

Keluarga alumni UNS juga mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat saat membubarkan peserta unjukrasa.

Perwakilan keluarga alumni UNS, Ikhlas Tamrin mengatakan, penangkapan dan tindakan pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa saat menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-Jk menambah rentetan panjang tindakan represif aparat terhadap aktivis dan mahasiswa. Menurutnya hal tersebut telah mencederai demokrasi di tanah air.

"Apa yang aparat lakukan kemarin telah merusak soko guru demokrasi yakni pembungkaman aktivis dan perlakuan diskriminasi hukum yang sangat jelas dan terang benderang," tutur Ikhlas dalam konferensi pers di UNS pada Selasa (24/10).

Sebab itu, dia mengatakan, Ikatan Alumni UNS menolak hadirnya rezim represif dan penangkapan aktivis mahasiswa serta perlakuan diskriminasi hukum oleh aparat. Selain itu, Ikatan Alumni UNS juga mendesak Polda Metro Jaya agar segera membaskan dan mencabut status tersangka para aktivis yang ditangkap diantaranya Wildan Wahyu Nugroho (UNS), Panji Laksono (IPB), Ardi Sutrisbi (IPB) dan Ihsan Munawar (STEI SEBI).

"Ini langkah awal kami. Maka bisa dipastikan akan ada gerakan mahasiswa yang lebih besar selanjutnya," kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Eksternal BEM UNS, Addin Hanifa mengungkapkan tak ada perusakan fasilitas umum yang dilakukan mahasiswa saat aksi berlangsung. Dia mengatakan, masa mengakhiri aksi dengan tertib pada Jumat (20/10) sore atau sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, sebagian masa yang beristirahat di sekitar lokasi aksi, mendapat perlakukan kasar dari aparat.

"Aksinya sudah selesai sore itu, kami duduk-duduk istirahat, datang aparat membubarkan paksa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika