REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) melakukan kerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF) untuk menunjang program reforma agraria dan hutan sosial. Meski sudah melakukan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum berkoordinasi dan mengetahui kerja sama tersebut.

"Oh kalau itu (kerja sama Kemenko dan WWF) belum ngerti ya. Kami belum tahu kerja sama itu," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Apik Karyana, Selasa (24/10).

Dia menjelaskan ketidaktahuan tersebut terjadi karena hingga saat ini belum ada pertemuan dengan Kemenko. Bahkan menurut Apik KLHK belum diundang untuk melakukan koordinasi atau rapat mengenai kerja sama dengan WWF.

Padahal menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan KLHK merupakan tim dari reforma agraria yang diketuai oleh Kemenko. "Tim reforma agraria itu terdiri dari tiga kelompok kerja. Kelompok kerja pertama untuk bidang pelepasan kawasan hutan dan perhutanan sosial ketuanya ibu Menteri KLHK (Siti Nurbaya)," jelas Usep.

Lalu selanjutnya, kata dia, kelompok kerja kedua untuk redistribusi dan legalisasi pangan diketuai Kementerian Tata Ruang dan Agraria (ATR). Sementara kelompok kerja ketiga untuk bidanh pemberdayaan masyarakat diketuai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Usep menilai melalui tim tersebut maka koordinasi pelaksanaan reforma agraria dan kehutanan sosial dilakukan.

Sebelumnya, Menko Darmin Nasution mengatakan segera melakukan evaluasi terkait kerja sama yang dibangun bersama WWF. Kemenko membentuk Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial bersama WWF Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika