REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang memungkinkan perpanjangan misi penyelidikan penggunaan senjata kimia di Suriah.

Ini adalah kesembilan kalinya Moskow menolak rancangan resolusi Suriah yang dihadirkan dihadapan Dewan Keamanan. Sebelas negara memilih untuk mendukung resolusi tersebut, sementara Cina dan Kazakhstan abstain. Bolivia memilih menentangnyadi samping Rusia.

"Kami kecewa. Kami sangat kecewa bahwa Rusia menempatkan aapa yang dianggap sebagaipertimbangan politis mengenai orang-orang Suriah yang dibunuh secara brutal," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert dalam konferensi persharian, dikutip dari CNN, Rabu (25/10).

Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson juga mengecam hak veto Rusiaa, dengan mengatakanbahwa dia cemas dengan keputusan tersebut. menurutnya, veto tersebut membuatRusia berada di sisi yang salah dari argumen itu.

Penyelidikan oleh PBB dan Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia yang dikenal sebagai Joint Investigate Mechanism (JIM), dibentuk oleh DK PBB pada Agustus 2015. Organisasi dibentuk setelah munculnya laporan serangan kimia terhadap masyarakat sipil di Suriah.

Kemudian tim tersebut sepenuhnya beroperasi pada Januari 2016 dan mempresentasikan laporan pertamanya pada Februari tahun lalu. Laporan JIM tentang penggunaan senjata kimia di Suriah dijadwalkan akan diserahkan ke Dewan Keamanan pada Kamis (26/10). Mandat tersebut berakhir pada 17 November.

Laporan serangan kimia terhadap masyarakat sipil dan pejuang oposisi terus mencuat dari Suriah sejak serangan pada Agustus 2013 yang menewaskan lebih dari 1.400 orang di Ghouta Timur dekat Damaskus.

Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah mengatakan, pihaknya mendokumentasikan setidaknya 174 serangan kimia di Suriah sejak September 2013 ketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 2118 untuk pembongkaran persenjataan senjata kimia Suriah.

Amerika Serikat (AS) mengutuk Rusia atas keputusannya untuk memveto perpanjangan penyelidikan terhadap penggunaan senjata kimia Suriah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika