REPUBLIKA.CO.ID, KANADA -- Pemerintah Quebec secara kukuh membela undang-undang Nomor 62 mengenai pelarangan penggunaan cadar, dalam menghadapi demonstrasi publik di Montreal, kota terbesar di provinsi ini. Demonstrasi tersebut dilakukan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM).

Para pemrotes mengenakan selendang, syal, masker, dan benda-benda lainnya di wajah mereka di sepanjang rute bus populer yang menghubungkan lingkungan multikultural Montreal dengan pusat kota untuk memprotes undang-undang tersebut, dilansir dari laman Aljazirah, Kamis (26/10).

Pada Ahad  lalu, sekelompok wanita Muslim dan pemrotes lainnya mengenakan niqab, selendang, dan penutup wajah di metro Montreal untuk memprotes undang-undang tersebut. Shaheen Ashraf dari Dewan Muslimah Kanada (CCMW) mengatakan, bahwa undang-undang tersebut masih membingungkan dan tidak jelas bagi banyak orang.

"Orang- orang memiliki hak untuk melakukan demonstrasi karena mereka bingung dan marah. Mereka tidak suka pemerintah mengganggu cara mereka berpakaian," kata Ashraf.

Dia mengatakan, bahwa CCMW menulis surat kepada Quebec Premier Philippe Couillard untuk menolak undang-undang tersebut. "Bagi saya, apa perbedaan antara rezim yang memberitahu Anda untuk mengenakan cadar, dan rezim yang meminta Anda untuk melepasnya?" kata Ashraf.

Quebec tampaknya mengalami sedikit kemunduran pada Selasa, saat Menteri Kehakiman Stephanie Vallee meminta maaf karena tidak segera mengklarifikasi undang-undang tersebut setelah disahkan. "Undang-undang ini, yang akan segera berlaku, diberlakukan bila pegawai sektor publik dan anggota masyarakat perlu mengomunikasikan atau mengidentifikasi diri mereka pada saat mereka memberi dan menerima layanan publik," kata Vallee saat konferensi pers di Quebec City.

Ikuti Whatsapp Channel Republika