REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepala daerah yang ada di Jawa Timur untuk memahami peraturan perundang-undangan dengan baik. Soekarwo juga meminta kepala daerah di wilayahnya selalu fokus pada pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.

"Langkah tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan good governance," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo di Surabaya, Jumat (27/10).

Menurutnya, dua hal mendasar dalam mewujudkan < i >good governance< /i > adalah perencaaan (e-planning) dan pengelolaan angaran secara elektronik (e-budgeting). Terkait e-budgeting, Pakde Karwo berharap, saat memproses Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Aggaran Sementara (KUA-PPAS), seluruh dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan anggarannya secara rinci, untuk kemudian dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat.

"Saya mengingatkan jalan semakin hari semakin licin karena ruang publik semakin terbuka, jadi proses pembangunan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa," ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo juga mengingatkan para kepala daerah untuk juga mewujudkan pemerintaha yang bersih (clean governance). Meskipun, pada kenyataannya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih kembali kepada moral dan integritas pejabat yang bersangkutan

"Tentang meras, 'nginjek kaki' itu < i >kan gak< /i > bisa di< i >mekanik< /i >kan. Itu hubungannya dengan moral dan integritas. Ini < i >kan< /i > urusan sangat personal," ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo melanjutkan, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang terbebas dari korupsi, moralitas pejabat daetah memang harus dibenahi. Namun, untuk membenahi moral tersebut, menurutnya tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan yang berada di atasnya. Pembenahan moral tersebut, menurutnya harus dilakukan dengan melibatkan pihak lainnya.

"Tokoh agama, tokoh budaya, harus terlibat di situ. Itu < i >kan< /i > kaitannya dengan moralitas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika