REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah meminta senat Spanyol untuk menyetujui pengambilalihan pemerintahan Katalunya. Rajoy ingin menghentikan Presiden Katalunya Carles Puigdemont, wakil presiden, serta semua menteri regionalnya.
Hadir di sidang senat pada Jumat (27/10), Rajoy mengatakan, keputusan Puigdemont mengabaikan konstitusi Spanyol dengan menggelar referendum pada awal Oktober. Hal itu memaksa pemerintah pusat mengambil langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yakni mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol guna mencabut otonomi dan merombak pemerintahan Katalunya.
Dalam pidatonya, ia meminta izin untuk menyingkirkan pemerintahan Puigdemont. Rajoy menilai bahwa keputusannya menggelar referendum kemerdekaan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap undang-undang, demokrasi, dan hak semua orang. Dan hal tersebut tentu memiliki konsekuensi.
Rajoy menuding pemerintan Katalan telah memecah belah Spanyol dan membuat masyarakat retak. "Hal yang perlu dilindungi Katalunya adalah bukanlah apa yang mereka sebut sebagai imperialisme Spanyol, tapi minoritas yang dengan cara intoleran menyatakan diri sebagai Katalunya dan menganggapnya eksklusif sebagai sejarah, budaya, dan perasaan yang merupakan warisan dari masyarakat," katanya seperti dikutip laman BBC.
Ia mengungkapkan, penolakan Puigdemont secara terus menerus untuk mengonfirmasi apakah kemerdekaan telah dinyatakan setelah penghitungan suara referendum semakin memperkeruh keadaan.
"Dia (Puigdemont) diberi kesempatan untuk mengklarifikasi apakah telah ada deklarasi kemerdekaan sepihak. Ini bukan hal yang remeh sebab jawabannya diperlukan. Dan ini bukan pertanyaan sulit, ya atau tidak," ujar Rajoy.
Puigdemont sendiri mengharapkan adanya kemungkinan jalan keluar dari krisis ini. Pada Kamis (25/10), Puigdemont menolak menggelar pemilihan cepat di Katalunya tanpa ada jaminan pasti dari Spanyol untuk menangguhkan ancamannya mengambil alih daerahnya.
Baca juga, Ini Alasan Mengapa Katalan Ingin Merdeka dari Spanyol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika