Selasa 31 Oct 2017 18:28 WIB

Stafsus Presiden Minta Konflik di Papua Dimediasi

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Ratna Puspita
Petugas keamanan mengecek kendaraan pekerja di Check Poin 28 sebagai akses keluar masuk kendaraan PT Freeport di Timika, Papua. (Ilustrasi)
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Petugas keamanan mengecek kendaraan pekerja di Check Poin 28 sebagai akses keluar masuk kendaraan PT Freeport di Timika, Papua. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya mengatakan perlu ada mediasi untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi di Papua. Ia mengatakan perlawanan masyarakat Papua tak bisa diselesaikan melalui cara kekerasan.

“Kita bisa berkomunikasi, jadi saya minta, kalau mau melakukan perlawanan kepada mereka, sudah pegang senjata, kita pegang senjata, dengan perlawanan, itu kapan pun tidak akan selesai. Yang bisa selesai adalah untuk mediasi,” kata Lenis usai menemui Presiden di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa(31/10).

Menurut Lenis, masyarakat Papua melakukan tindakan kekerasan lantaran  untuk meminta perhatian dari pemerintah. Dengan demikian, dia berharap, pemerintah dapat memfasilitasi keluhan-keluhan masyarakat setempat. 

Dengan cara mediasi, Lenis meyakini masalah keamanan pun dapat terselesaikan. “Tapi bagaimana masyarakat dibilang kriminal, kekerasan itu kami minta cara adat supaya difasilitasi, datang, menanyakan keluhannya seperti apa,” ujarnya.

Ia meminta, agar saat ini pemerintah bersama dengan PT Freeport dan perwakilan masyarakat adat Papua untuk duduk bersama menyelesaikan masalah yang menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminal dan kekerasan.

Lenis menyampaikan, kekerasan yang terjadi Papua dipicu oleh masalah ketidakadilan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat Papua menuntut agar PT Freeport turut memberikan sumbangsihnya yang lebih besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Selain itu, Lenis menyampaikan kekerasanjuga terjadi lantaran ada pihak-pihak tertentu yang bermain menjelang tahun politik. “Ada permainan-permainan dilakukan, isu-isu politik atau isu-isu OPMsudah muncul di Tanah Papua,” kata dia.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement