REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua Lenis Kogoya menyampaikan pemerintah perlu menyelesaikan masalah satu harga sembilan bahan pokok (sembako) di Tanah Papua. Penerapan satu harga sembako ini menyusul kebijakan pemerintah untuk menerapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua.
"Tahun ini baru bisa namanya satu harga BBM. Mudah-mudahan ke depan satu harga sembako juga dengan adanya untuk tollaut yang tadi," kata Lenis di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Lenih mengatakan satu harga sembako dapat diterapkan dengan pembangunan tol laut dan juga pelabuhan serta bandara. Dengan pembangunan ini, biaya logistik arus masuk perdagangan di Papua pun dapat ditekan, termasuk harga sembako. Kapal-kapal mungkin harga yang sangat menjangkau untuk lapangan yang dibuka, pelabuhan yang tadi dibuka.
"Nanti kedepan akan terjadi sama harga Papua sama harga BBM sampai sembako pun akan terjadi yang sama," ujarnya.
Karena itu, Lenis menyampaikan, pemerintah perlu terus melanjutkan pembangunan di Papua. Ia pun meminta kepada Presiden agar kembali mengingatkan kepada menteri terkait untuk melanjutkan jalannya pembangunan di Papua.
"Nah ini Kementerian Perhubungan punyatugas, masing-masing kementerian punya tugas itu harus melihat di mana yangPresiden janji untuk bilang punya tol laut, mau punya satu harga BBM, itudikejar. Jadi tidak bisa dibiarkan," kata Lenis.
