REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Para santri di pondok pesantren (ponpes) bisa terlibat aktif dalam pengawasan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) pada 2018 mendatang. Hal ini untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pada hajat demokrasi warga Jawa Tengah tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subhi mengatakan, lembaganya memiliki sejumlah program terkait dengan pengawasan partisipatif. Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran Pilgub Jawa Tengah, Bawaslu mencoba untuk melibatkan sebanyak- banyaknya kelompok masyarakat. Khususnya, kelompok yang dipandang sebagai tempat untuk menyemai kebaikan.
"Salah satu kelompok yang dimaksud adalah santri di pondok pesantren. Pesantren di Jawa Tengah masih mengajarkan nilai-nilai yang baik," katanya, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu (1/11)
Ia juga mengatakan, penanganan politik uang akan berat jika hanya mengandalkan penindakan. Digandengnya para santri di Ponpes Kabupaten Semarang merupakan salah satu kiat strategis bagi pelaksanaan pemilihan umum.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined index: status
Filename: helpers/all_helper.php
Line Number: 4249
Selain untuk pengawasan, para santri diminta juga ikut memberikan suara yang terdekat-- dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 mendatang. Sebab, di pesantren diajarkan bagaimana memilih seorang pemimpin yangbaik dan jabatan bukan sesuatu yang diperdagangkan.
Dengan begitu, jika para santri menemuiadanya prktik politik uang diharapkan tanggap dan mau melaporkan kepada BawasluJawa Tengah. Karena politik uang merupakan cara yang tidak dibenarkan dalam berdemokrasi.
"Kita kali ini memberikan informasi terkait kepemiluan kepada mereka, supaya mereka bisa terlibat dalam proses pemilu tidak hanya memberikan suara namun juga pengawasannya," ujar Fajar diskusi bertajuk 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada 2018'.
Sementara itu, Dosen Fakultas HukumUniversitas Negeri Semarang (Unnes), Arif Hidayat pada kesempatan itu mengatakan, keberadaan partisipasi pengawasan masyarakat di luar penyelenggara sangat penting.
"Itu untuk mewujudkan pemilihan kepaladaerah yang bersih, berkualitas dan bermartabat untuk memperoleh pemimpin yangamanah dan bersih," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika