REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (1/11), bertemu dengan warga 16 kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu keputusan yang dibuat dari pertemuan itu adalah pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta akan memulihkan kembali data-data kependudukan warga yang sempat dihilangkan sebagai dampak penggusuran.

Anies mengatakan, kebijakan ini diberlakukan untuk warga di dua wilayah, yaitu Kampung Akuarium dan Kampung Kunir. "Iya itu diaktifkan. Nanti oleh Dukcapil. Dua tempat itu akan diaktifkan," kata Anies usai pertemuan, Rabu (1/11).

Anies mengatakan, tanpa data-data kependudukan, para warga menghadapi banyak kesulitan, baik untuk mengakses pendidikan maupun layanan kesehatan. Oleh karena itu, Anies akan menginstruksikan wali kota, camat, lurah, dan dinas terkait untuk mengembalikan data kependudukan warga.

Ada tujuh orang warga Kampung Akuarium hadir dalam pertemuan itu. Salah seorang warga, Darmadiani, mengaku data kependudukan para warga sudah 1,5 tahun dibekukan. Akibatnya, mereka kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan pekerjaan.

"Tiap kami minta pengantar, RW nggak mau kasih. Kami ke kelurahan, lurah nggak mau kasih. Minta ke dukcapil nggak bisa. Katanya harus pindah alamat, dan lain-lain," ujarnya.

Ia mengaku kebijakan itu sangat menyulitkan para warga. Ia bersyukur Anies menunjukkan perhatian khusus tentang masalah ini. "Alhamdulillah Pak Anies respon banget untuk itu," ujarnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika