REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta akan menata ulang kawasan yang sebelumnya telah menjadi lokasi penggusuran. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun shelter untuk para warga yang menjadi korban.
"Ada langkah penataan kawasan yang akan dikerjakan bersama-sama. Itemnya ada 11. Kami berencana langsung dinas terkait akan melaksanakan komitmen," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).
Menurut Anies, pertemuan hari ini adalah pembuka. Jumat depan, akan dibentuk unit unit kerja tersendiri yang akan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah teknis. Ada dua tim yang akan berkolaborasi, yaitu pihak pemerintah dan pihak warga serta pegiat sosial. Tim pemerintah terdiri dari biro hukum, dinas lingkungan hidup, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dinas perhubungan, serta dinas kependudukan dan catatan sipil.
"Ini akan jadi task force internal," kata mantan rektor Universitas Paramadina.
Tim ini nantinya akan bekerja bersama tim warga dan pegiat sosial yang terdiri dari Rujak Center for Urban Studies (Rujak) dan JRMK. Setelah langkah-langkah teknis terbentuk, tim juga akan membuat timeline dan jadwal yang jelas agar dinas terkait dapat mengeksekusi pembangunan shelter.
"Akan kita rancang bersama Jumat kita akan kumpul, akan susun dengan mereka lalu kita susun programnya," kata dia.
Anies menyebutkan, ada sekitar 200 rumah warga digusur di kedua kampung. Para warga tidak mempunyai tempat tinggal dan kehilangan data kependudukan. Mereka selama ini tinggal di gubuk kumuh dan tidak sehat.
"Selama 1,5 tahun sudah ada 20 orang meninggal karena kondisi perumahan yang tidak sehat," kata dia.
Sebelumnya, Anies bertemu dengan warga dari 16 kampung yang tergabung dalam JRMK. Dalam kesempatan itu, ada 11 rencana yang akan dieksekusi bersama oleh pemprov DKI, para warga, dan pegiat sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika