REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pemerintah Israel dan senator Amerika Serikat (AS) marah membaca berita yang menyatakan bahwa anggaran pembangunan PBB untuk Palestina, mencakup dukungan bagi warga Palestina. Dana itu, untuk mencari jalan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh kekuatan pendudukan (Israel).
United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) menyajikan, kerangka strategis dari sistem PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki. UNDAF juga menyajikan tanggapan kolektif terhadap prioritas pembangunan nasional. Kerangka tersebut berlaku selama lima tahun untuk periode 2018-2022, yang dimulai pada 1 Januari 2018.
Sebanyak 16 agen PBB yang berkantor di Palestina dan empat agen dari luar menandatangani anggaran pembangunan UNDAF tersebut. Kerangka pembangunan itu memiliki empat area prioritas strategis. Di antaranya adalah mendukung jalan kemerdekaan Palestina; mendukung akses yangsama terhadap tata pemerintahan demokratis yang akuntabel, efektif dan responsif untuk semua warga Palestina; mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan pembangunan sosial dan perlindungan.
"PBB akan meningkatkan dukungannya terhadap institusi Palestina (negara bagian dan non-pemerintah) dan pemantauan secara efektif korban pelanggaran Palestina,menganjurkan dan mencari jalan hukum untuk pelanggaran oleh kekuatan pendudukan," demikian yang tertulis dalam dokumen UNDAF seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (1/11).
Dalam praktiknya, beberapa hal tersebut akan diwujudkan menjadi pelatihan, pengembangan kapasitas dan saran teknis, untuk memastikan bahwa korban dan institusi Palestina, bisa mengakses mekanisme pertanggungjawaban internasional. Selain itu, agar Israel dapat bertanggung jawab atas pelanggarannya berdasarkan hukum internasional.
Kondisi itu yang kemudian membuat khawatir pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel mengklaim, bahwa rencana UNDAF itu merupakan serangan terhadap Israel. Wakil menteri luar negeri Israel Tzipy Hotovely bersumpah untuk melanjutkan perang melawan terorisme diplomatik Palestina. Ia juga mengatakan, bahwa PBB akan membayar harga atas hilangnya legitimasi.
Rencana pembangunan PBB itu juga dikritik oleh Senator Texas Ted Cruz. Ia menyebut, hal tersebut sebagai contoh lain dari permusuhan yang memalukan PBB terhadap Israel. "Saya akan terus menekan semua opsi legislatif untuk memastikan bahwa dolar pembayar pajak AS tidak digunakan untuk melaksanakan, memfasilitasi, atau melaksanakan rencana diskriminatif yang merusak Israel ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika