REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengabaikan isu-isu hak sipil. Ia menegaskan bahwa semangat kesamaan di hadapan hukum harus berlaku untuk semua kelompok.

Pipin mengapresiasi program-program pemerintahan Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur. Kendati demikian, Pipin mengingatkan bahwa prioritas pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan isu-isu hak sipil. Pemerintah Jokowi harus juga fokus menjadikan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

"Jangan sampai fokusnya terhadap infrastruktur ini mengabaikan isu-isu hak sipil, yang kami melihat seakan-akan infrastruktur menjadi prioritas tapi yang lain terbengkalai," kata Pipin Sopian di Kantor Populi Center Jakarta, Kamis (2/11).

Pipin melihat cara-cara yang dilakukan Jokowi mulai mendekati cara-cara yang digunakan oleh penguasa Orde Baru. Pemerintah menginginkan adanya stabilitas ekonomi untuk mendukung pembangunan tapi dengan cara-cara represif kepada masyarakat. Dikatakan Pipin, kondisi ini juga terjadi pada waktu Orde Baru. Kebebasan dikekang atas nama pembangunan dan stabilitas negara.