REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kembali dipersoalkan. Hal ini karena meski tergabung dalam koalisi, PAN beberapa kali berbeda pendapat dengan kebijakan Pemerintah, yang terakhir Perppu Ormas.
Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai ketidakkonsistenan PAN tersebut akan berdampak tidak baik bagi PAN. Khususnya merugikan PAN secara electoral dilihat oleh publik.
"Main di dua kaki itu disinsentif bagi PAN secara electoral, tidak bagus bagi PAN secara electoral, akan ada dampaknya, itu akan dinilai oleh publik. sebagai bermuka dua dan tidak konsisten," ujar Syamsudin saat dihubungi pada Jumat (3/11).
Karenanya ia menilai, PAN sudah semestinya bersikap jantan. Jika kebijakan Pemerintah tak sejalan dengan PAN kata Syamsudin, PAN harus berani mengambil sikap keluar dari koalisi. Hal ini juga kata Syamsudin, baik untuk keberlangsungan koalisi yang produktif.
"Jadi ya cabut saja. supaya betul-betul menjadi koalisi yang produktif < i >lah< /i > ya. Jangan kemudian di satu pihak ada di dalam kabinet tapi di pihak lain juga bertolak belakang dengann kebijakan Pemerintah, plin-plan namanya," kata Syamsudin.
Syamsudin juga menilai dalih PAN bahwa dalam koalisi tidak selalu harus sependapat dan satu pemikiran juga tidaklah tepat. Ia pun kembali menekankan, jika PAN tetap menganggap hal tersebut wajar, justru menunjukan PAN menjalankan politik standar ganda.
"Kalau masih menganut pandangan boleh-boleh saja berbeda tapi itu standar ganda. Nah parpol yang punya standar ganda ya bagi saya tidak layak untuk dipilih," ucapnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengkaji pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal permintaan agar PAN keluar dari koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurutnya, hal ini karena Amien sebagai tokoh bangsa dan sekaligus salah satu pendiri PAN.
"Tentu pernyataan pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam," ujar Eddy.
Dalam pernyataan sebelumnya, Amien Rais mendukung jika PAN keluar dari koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal tersebut diungkapkannya, menyusul sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis berbeda dengan pemerintah dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perubahan Atas UU nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Ikuti Whatsapp Channel Republika