REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan upaya penciptaan lifestyle atau gaya hidup yang mendukung ekosistem perekonomian syariah perlu didukung permintaan masyarakat dalam produk-produk industri terkait.
"Kalau mau lifestyle (syariah), maka harus ada permintaan. Potensinya besar untuk permintaan sektor-sektor industri syariah," kata Wimboh dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Produk industri syariah tersebut antara lain menyangkut makanan halal, jasa keuangan, rekreasi, sandang, kosmetik, dan obat-obatan. Wimboh menilai perekonomian syariah di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar masih tertinggal dari negara-negara lain.
Hal tersebut dapat dilihat dari Global Islamic Economy Indicator Score 2016-2017 yang menunjukkan daya saing ekonomi syariah Indonesia hanya menempati peringkat 10 atau tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab. Selain itu, daya saing keuangan syariah Indonesia hanya menempati peringkat tujuh, juga masih tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab.
"Malaysia sudah lebih jauh di atas kita, namun memang di sana ada komitmen besar dari pemerintahnya mengembangkan ekonomi syariah," kata Wimboh.
Ia terutama menyoroti mengenai peluang pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia, di mana tahap pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat supaya memunculkan permintaan industri syariah. Upaya meningkatkan taraf hidup tersebut diwujudkan melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang kemudian harapannya dapat merangsang masyarakat masuk ke sektor syariah.
Kemudian, lanjut Wimboh, pengembangan ekonomi syariah juga dapat dilakukan dengan merambah masyarakat yang sudah mapan untuk memulai gaya hidup syariah.
"Sekarang ini kami mulai perbaikan dalam bentuk rebranding. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha syariah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika