REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI menyiapkan tim untuk mengkaji reklamasi sejak bulan ini (November). Tim tersebut akan mengkaji reklamasi yang dilakukan di beberapa tempat seperti Teluk Jakarta, Makassar, Palu, dan beberapa titik lainnya.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, menyatakan dalam kajian reklamasi ada dua hal yang dikaji. Yaitu kemungkinan terjadi penyimpangan administratif dan kekosongan hukum.

"Kan semua itu ada aturannya mulai dari Undang-Undang kebawahnya. Apakah dilakukan sesuai aturan atau tidak. Kedua kita melihat jika ada kekosongan hukum harusnya dipenuhi dengan aturan yang bagaimana," ucap Alamsyah di Gedung ORI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (3/11).

Alamsyah menyatakan Ombudsman telah menerima banyak laporan terkait reklamasi yang terjadi. Oleh karena itu pihaknya secara inisiatif membentuk tim pengkaji reklamasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Pengkajian administrasi yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri mulai dari tahap awal atau regulasi hingga prosedur yang dilakukan dalam prakteknya. Sudah ada tiga tempat yang pasti dilakukan pengkajian yaitu Teluk Jakarta, Makassar, dan Palu. Dua tempat lainnya yang masih tahap pembahasan yaitu Bali dan Sulawesi Tenggara.

Nantinya tim Ombudsman akan membentuk pertemuan lintas tim. Diantaranya ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Masyarakat yang terkena dampak, Kementerian Kelautan, Kementerian Pekerja Umum, dan Kementerian KLHK.

"Tahap review baru inisiasi, baru pertemuan pertama dengan teman-teman Kementerian Kelautan. Nanti Provinsi juga," ujar Alamsyah.

Ombudsman sendiri menargetkan pengkajian akan selesai dalam waktu tiga hingga empat bulan. Alamsyah menyatakan tidak ingin terburu-buru dalam menyelesaikan kasus tersebut karena siapapun pemimpinnya masalah reklamasi akan terus ada.

"Konflik masalah daratan akan selalu ada. Harus ada kepastian untuk menyelesaikannya," ungkap Alamsyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika