REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan perpecahan Golkar di Jawa Barat (Jabar) berpotensi terjadi menyusul keputusan DPP Golkar yang mengumumkan dukungan kepada Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur (cagub) Pilkada Jabar 2018. Djayadi menyebut sikap pemilih di Jabar sangat ditentukan oleh keputusan akhir dari Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi.
"Potensi perpecahan itu ada. Namun, biasanya pemilih Golkar cenderung lebih nurut kepada sikap DPP-nya. Kondisi setelahnya juga tergantung seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh Dedi Mulyadi," ungkap Djayadi ketika dijumpai Republika.co.id di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ahad (5/11).
Dedi Mulyadi, kata Djayadi, tetap berpeluang untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jabar. Jika Dedi Mulyadi tetap bersikeras maju, maka dirinya dipastikan tidak didukung oleh Golkar.
Kondisi inilah yang nantinya bisa mendorong perpecahan Golkar di Jabar. Sebaliknya, jika Dedi Mulyadi tidak akan maju sebagai cagub, maka kondisi Golkar di Jabar tetap aman.
Meski demikian, lanjut Djayadi, elektabilitas Dedi Mulyadi hingga saat ini masih terbilang rendah atau hanya sekitar 50 persen. Popularitas Bupati Purwakarta ini pun masih kalah dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar.
"Popularitas Dedi Mulyadi memang unggul di Purwakarta dan sekitarnya, juga di Subang dan bukan berarti jika dia mencalonkan diri sebagai cagub lantas suara pendukung Golkar pindah ke dia. Masyarakat Jabar masih punya pertimbangan lain," ungkap Djayadi.
Pertimbangan yang dimaksud yakni warga Jabar yang religius lebih cenderung menyukai pemimpin yang agamis dan memiliki prestasi. Faktor lain yakni model sosialisasi Dedi Mulyadi yang lebih kental kepada sikap kesundaan kurang cocok bagi warga Jabar.
Sebelumnya, dalam rapat pada 27 Oktober lalu, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan resmi mendukung Ridwan Kamil dan anggota DPR, Daniel Muttaqien, sebagai cagub dan cawagub dalam Pilkada Jabar mendatang. Pengumuman itu disusul dengan SK pengusungan oleh partai berlambang pohon beringin itu.
Setelah penetapan tersebut, perpecahan mulai terjadi di DPD Partai Golkar Jawa Barat. Perpecahan ditandai dengan aksi protes arus bawah partai berlambang pohon beringin tersebut seperti adanya petisi daring yang juga berisi penolakan keputusan DPP yang mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien di Pilgub Jawa Barat. Dalam petisi daring yang dibuat oleh kader Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat. Ia mempertanyakan sikap DPP Partai Golkar yang dinilai tidak menaati konstitusi partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika