REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut meminta seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri menyikapi kedatangan Ustad Bachtiar Nasir yang akan berdakwah di Masjid Agung Garut. MUI masih memediasi semua pihak agar dakwah tak berujung konflik.
Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirodjul Munir mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan PCNU Garut dan panitia tabligh akbar. Meski begitu, jalinan komunikasi dilakukan secara terpisah. Sampai sekarang belum ada titik temu terkait permasalahan tersebut.
"Kami akan pertemukan kedua pihak (PCNU Garut dan panitia tabligh akbar)," katanya pada wartawan, Selasa (7/1). Ia meminta, supaya kelompok dari luar Garut tak ikut campur dalam masalah ini. Ia berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap persoalan ini.
"Ini persoalan orang Garut. Pihak luar jangan ikut campur. Bisa kami selesaikan. Jangan kerahkan masa ke Garut. Apa mau jadi ladang pertempuran hanya karena masalah ini," ujarnya.
Ia menyarankan, supaya PCNU Garut dan panitia tabligh akbar saling menahan emosi. Ia mengingatkan, pula agar masyarakat jangan terpancung isu-isu yang belum terkonfirmasi.
"Kami sudah berikan saran ke PCNU jika tetap mengundang Ustaz Bachtiar Nasir isi ceramahnya jangan berisi provokatif," tuturnya.
Ia mengakui, penolakan kedatangan Bachtiar Nasir sudah kerap dibicarakan di media sosial. MUI pusat, kata dia ikut menghubungi dirinya. Ia menaruh harap masalah itu bisa diselesaikan secara damai. "Semoga bisa diselesaikan dengan damai antara kedua belah pihak," ujarnya.
Diketahui, Ustad Bachtiar Nasir dan KH Ahmad Shabri Lubis akan menggelar dakwah di Kabupaten Garut pada Sabtu (11/11). Namun, muncul penolakan dari PCNU Garut yang disampaikan dalam surat ke DKM Masjid Agung Garut selaku tempat diselenggarakannya dakwah bagi kedua Dai itu. Dari surat yang diberikan ke DKM Masjid Agung pada Ahad (5/11), penolakan muncul karena tausiyah yang diberikan kedua ulama itu dianggap tak menyejukan dan berpotensi melukai perasaan sebagian warga Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika