REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembuatan perusahaan di luar negeri tidak selalu berkonotasi negatif, tetapi paling tidak terdapat dua motif yakni memudahkan akses finansial bagi pengusaha dan menghindari pajak.

JK mengatakan hal tersebut sehubungan dengan adanya laporan terbaru hasil kolaborasi investigasi International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Paradise Papers. Beberapa nama masuk dalam laporan tersebut di antaranya Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Thomas Lembong.

"Ada dua motifnya, pertama tentu menghindari pajak. Kedua, ingin memudahkan bisnis untuk mendapat akses ke luar dan ke dalam negeri," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11).

Wapres menambahkan, salah satu skenario adalah para pengusaha membuat perusahaan di luar negeri untuk mendapatkan kredit. Kredit yang telah didapatkan dari luar negeri tersebut dipergunakan di dalam negeri. "Tidak semua negatif, itu bisa dipakai untuk akses modal ke dalam. Yang negatif itu kalau uangnya disembunyikan dan tidak membayar pajak," kata Kalla.

Dilansir dari The Guardian, detail mengenai informasi tersebut ada dalam 13,4 juta dokumen. Sebagian besar arsip itu memberi informasi mengenai cara-cara picik perusahaan papan atas dunia untuk menyembunyikan kekayaan mereka yang sebenarnya.

Publikasi Paradise Papers dilakukan oleh lebih dari 380 wartawan dan menghabiskan waktu selama satu tahun. Mereka menyisir berbagai data yang didapat dari 70 tahun silam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika