REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan kemacetan di kawasan Tanah Abang merupakan masalah kompleks. Menurutnya, kemacetan di pusat grosir terbesar se-asia tenggara itu tidak perlu di politisasi

"Kompleksitas. Sabar, Tanah Abang jangan dipolitisasi dengan ruang media kaki lima tapi mari sebagai masyarakat kota Jakarta harus sama-sama memiliki kota Jakarta, memiliki aspek-aspek yang bersifat lokal," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Lulung melanjutkan, kompleksitas masalah itu dapat dilihat dari banyaknya pejalan kaki yang ingin berbelanja di kawasan Tanah Abang. Ada pula pedagang kaki lima (PKL), angkutan umum, dan Stasiun Tanah Abang yang memiliki kepentingan bisnis masing-masing.

Tanah Abang, kata Lulung, merupakan sentra ekonomi yamg dikenal di seluruh benua Asia dan pertengahan Eropa. Oleh karena itu, patut ada sumbangan pemikiran untuk menata kawasan tersebut.

"Jadi kalau adik-adik punya konsep dalam penataan Tanah Abang, saya sekali lagi ngomong pemerintah harus serius, berkali-kali tuh dari 2012 saya bilang," ujarnya.

Menurut Lulung, konsep yang diterapkan di kawasan Tanah Abang seharusnya berupa penataan, bukan penertiban. Penertiban tidak menyelesaikan masalah, sebab para PKL akan kembali lagi berjualan di jalan. Selain itu, Satpol PP tidak boleh mengambil barang dagangan para PKL. Sebab, barang-barang tersebut bisa saja hasil hutang.

"Pedagang itu segitu-gitunya doang. Kalau mau ditertibkan ya ambil aja gantungannya, hanggarnya, istilahnya jangan barangnya. Kasihanlah, nanti orang bagaimana kan buat hidup," katanya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika