Rabu 08 Nov 2017 12:44 WIB

Keputusan MK Bentuk Pengakuan Negara Terhadap Kepercayaan

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Joko Sadewo
Seorang warga adat Dayak Meratus menunjukkan KTP dengan kolom agama yang dikosongkan.
Foto: Pandiran Getek (ejhonski.cc.co)
Seorang warga adat Dayak Meratus menunjukkan KTP dengan kolom agama yang dikosongkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengesahan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan bentuk pengakuan eksistensi penghayat kepercayaan di Indonesia.

"Keputusan ini mengakomodir kenyataan sosiologis bahwa di Indonesia ada penganut kepercayaan. Dengan keputusan ini maka para penganut kepercayaan diakui eksistensinya," kata Suparji kepada Republika.co.id, Rabu (8/11).

Menurutnya, keputusan MK tersebut harus dihormati sebagai lembaga yang menafsirkan konstitualitas undang-undang. Suparji menambahkan MK mengedepankan bahwa tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif kepada semua warga negara.

"Termasuk dalam identitas KTP," imbuh Suparji.

Menurutnya Suparji, keputusan MK merupakan keputusan yang sudah final dan tidak ada upaya hukum lagi, kecuali membuat UU baru.

Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Suparji mengatakan pemerintah tinggal mengubah format KTP dengan menambahkan kolom penghayat kepercayaan.

Selasa (7/11) kemarin, Hakim Ketua MK, Arif Hidayat mengabulkan permohonan uji materi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan disahkan permohonan uji materi tersebut para penghayat kepercayaan diberi hak untuk mengisi kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga (KK) mereka.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement