REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengharapkan pihak swasta bisa terus berperan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Dia mengatakan hal tersebut dibutuhkan karena kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh mencapai Rp 4.796 triliun.

Herry mengatakan kebutuhan tersebut sudah dibagi kepada pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta dengan porsi masing-masing. "41 persen itu untuk pemerintah, 23 persen BUMN, dan 36 persen untuk swasta," kata Herry di dalam acara media gathering di kawasan Kebon Sirih, Rabu (8/11).

Terutama, kata dia, untuk infrastruktur jalan tol yang sangat membutuhkan juga peran dari swasta. Herry mengatakan kebutuhan keseluruhan infrastruktur tersebut termasuk juta jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Dia memastikan peran swasta dalam proyek infrastruktur akan lebih membuat progres jalan Tol Trans Jawa lebih signifikan. Untuk itu, ia mengharapkan swasta bisa lebih banyak jugaberperan dalam pembangunan infrastruktur.

Saat ini, lanjut Herry, sari sekitar dua ribu kilometer proyek tor yang digarap, 80 persennya dikerjakan oleh BUMN. "Nah swasta masihmelakukan 20 persen yang salah satunya dikerjakan Astra Infra," ujar Herry.

Herry menegaskan nantinya sangat diharapkan bagaimana Bandung bisa memiliki aksen langsung ke Yogyakarta dan Solo melalui jalan tol. Begitu juga dari sisi Utara yang bisa langsung terhubung ke Surabaya.

Dia menilai peran 36 persen dari swasta untuk infrastruktur bukan angka yang kecil. "Tentu ada kondisi yg dipenuhi. Silakan berkompetisi melalui pelelangan nanti di situ bisa berperan tanpa menggunakan APBN kecuali butuh dukungan," ungkap Herry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika